Kades Belang-Belang Diduga Salahgunakan Dana Desa, Warga Sebut Lebih Sibuk Urus Perempuan daripada Urus Desa.

Halmahera Selatan, JurnalHalsel.com - Dunia pemerintahan desa di Kabupaten Halmahera Selatan kembali tercoreng. Kepala Desa Belang-Belang, Kecamatan Bacan, Suaib Yunus, menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan penyalahgunaan Dana Desa untuk kepentingan pribadi.

Informasi yang dihimpun Jurnal Halsel menyebutkan, selama beberapa bulan terakhir, aktivitas Suaib Yunus dinilai semakin jauh dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala desa. Alih-alih fokus pada pembangunan, pria yang diberi amanah memimpin Belang-Belang itu disebut lebih sering menghabiskan waktu di sejumlah tempat hiburan di Bacan bahkan hingga ke Ternate.

Lebih jauh, sejumlah sumber menyebutkan adanya hubungan khusus antara Suaib Yunus dengan seorang perempuan malam di wilayah Bacan. Dugaan kuat mengarah pada penggunaan sebagian Dana Desa untuk membiayai kebutuhan pribadi dan hubungan tersebut.

“Sudah jadi rahasia umum di sini. Warga tahu kalau Kades sekarang lebih sibuk urus perempuan daripada urus desa. Kami malu punya pemimpin seperti itu,” ujar seorang warga perempuan dengan nada kesal.

Akibat situasi itu, masyarakat mulai resah dan merasa dikhianati. Sejumlah tokoh berencana melaporkan dugaan penyalahgunaan dana tersebut ke Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan serta Kejaksaan Negeri Bacan untuk dilakukan audit menyeluruh atas Dana Desa tahun anggaran 2024–2025.

Hasil penelusuran awal menunjukkan beberapa program dalam APBDes Belang-Belang tahun 2025 belum terealisasi. Proyek pembangunan drainase, rumah layak huni, serta kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat mandek tanpa kejelasan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Halmahera Selatan, saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, membenarkan adanya laporan lisan warga. “Kami akan menurunkan tim investigasi untuk memeriksa penggunaan Dana Desa Belang-Belang. Jika terbukti ada penyalahgunaan, tentu akan ada sanksi tegas sesuai aturan,” tegasnya.

Sementara itu, sejumlah perangkat desa mengaku keputusan anggaran kerap diambil sepihak tanpa melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). “Kami tidak tahu soal pencairan dana. Semua dikelola langsung oleh Kades. Kalau ditanya, beliau marah,” ungkap salah satu perangkat yang meminta identitasnya dirahasiakan.

 “Kami hanya ingin pemimpin yang jujur dan bertanggung jawab, bukan yang mempermainkan amanah rakyat,” tutup warga Belang-Belang.