Labuha, JurnalHalsel.Com - Janji pemerintah daerah Halmahera Selatan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 28 desa pada tahun 2025 kembali menuai sorotan tajam. Pasalnya, dalam pengumuman resmi yang disampaikan hari ini, hanya lima desa yang dipastikan menggelar pemilihan, sementara 23 desa lainnya belum jelas kepastiannya.
Keputusan itu sontak memicu reaksi keras dari kalangan aktivis dan pemerhati kebijakan publik di Halsel. Mereka menilai pemerintah daerah kerap menjual isu murahan yang tidak pernah ditindaklanjuti secara serius.
“Kalau pemerintah daerah selalu melontarkan informasi mentah yang ditangkap publik begitu saja, kami khawatir kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah makin runtuh. Apalagi isu Pilkades ini punya pengaruh besar terhadap elektabilitas Bupati,” tegas salah satu aktivis Halsel.
Situasi kian pelik ketika tak ada media center resmi pemerintah yang sigap mengklarifikasi atau meng-counter isu yang beredar di tengah masyarakat. Padahal, pos anggaran publikasi pemerintah daerah setiap tahun tidak kecil. Namun faktanya, dana tersebut dinilai tak dimanfaatkan dengan baik untuk menjaga sterilitas informasi.
Kondisi ini membuat sejumlah kalangan menuding pemerintah daerah justru sengaja membiarkan kabar simpang siur beredar tanpa kontrol. “Ini sama saja membuang-buang anggaran publikasi. Jika media center hanya berdiam, maka jelas publik berhak mempertanyakan fungsi dan keberadaan mereka,” kata seorang pengamat lokal.
Seorang jurnalis senior yang ikut menyoroti lemahnya komunikasi publik pemerintah daerah bahkan menyampaikan kritik keras. Menurutnya, ketidakmampuan media center menjalankan fungsi sebagai penjaga informasi yang kredibel sama sekali tidak bermanfaat bagi masyarakat.
“Media yang tara berfaedah di pemerintah daerah meding kase barenti, sama saja tong piara ayam baforo itu,” sindir jurnalis senior tersebut.
IKI
