 |
| Ilustrasi : Otak Uang saja, Orasi Pesanan |
Tomori, JurnalHalsel.com - Dinamika politik dan demokrasi di Indonesia kini memasuki babak yang kian memprihatinkan. Jika dulu demonstrasi dipandang sebagai wujud kontrol sosial atas kebijakan publik, kini fenomena tersebut bergeser menjadi praktik transaksional. Sejumlah kelompok mengemas aksi massa bukan lagi sebagai perjuangan moral, melainkan sebagai jasa profesional dengan imbalan tertentu.
Atas nama undang-undang, kelompok-kelompok ini membentuk identitas tandingan yang mengklaim membela kepentingan rakyat. Namun fakta di lapangan menunjukkan, banyak dari mereka hanya berperan sebagai alat pesanan yang dibayar untuk menekan kebijakan atau sekadar mencari panggung politik. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang kualitas demokrasi yang sejatinya diwarnai oleh partisipasi tulus masyarakat.
Persaingan di ruang publik pun semakin tidak sehat. Alih-alih menampilkan karya, gagasan, atau kontribusi nyata, sebagian pihak justru membangun jaringan bayangan demi kepentingan jangka pendek. Ironisnya, banyak orang yang mengikuti arus ini tanpa benar-benar memahami substansi perjuangan, melainkan hanya menjadi bagian dari keramaian yang diproduksi.
 |
| Ilustrasi Isi Kepala Dolar |
Lebih jauh, muncul figur-figur yang mengaku cerdas dan mengaku paling benar, padahal hanya pandai menunggangi isu. Jika tidak diuntungkan, mereka menolak gagasan orang lain; sebaliknya, ketika mendapat keuntungan berupa fasilitas atau “pelicin,” mereka rela menjadi penjilat kekuasaan, bahkan hingga ujung sepatu pejabat dan oligarki bermodal.
Realitas ini menunjukkan bahwa demokrasi sedang mengalami erosi makna. Nilai luhur partisipasi rakyat kini terancam digantikan oleh logika uang, kekuasaan, dan kepentingan sesaat. Bagi masyarakat yang masih percaya pada demokrasi substantif, fenomena ini adalah alarm bahwa kontrol sosial sejati harus kembali ditegakkan, bukan diserahkan pada pasar jasa demonstrasi.
IKI
