Ternate, JurnalHalsel.com - Pertemuan strategis antara Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara, Hidayatullah Sjah, dan Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono pada Jumat (1/8/2025) menjadi ajang pembahasan serius terhadap tiga persoalan krusial yang mengancam stabilitas daerah: pertambangan ilegal, peredaran minuman keras (miras), dan rekrutmen anggota Polri.
Isu tambang ilegal yang selama ini menjadi luka lama di tubuh Maluku Utara, dibahas secara tajam. Kapolda Irjen Pol Waris Agono mengakui bahwa pihaknya telah mengambil langkah konkret untuk menertibkan aktivitas tambang ilegal yang selama ini menjadi sumber konflik dan kerusakan lingkungan. Solusi yang diusung kini difokuskan pada legalisasi tambang rakyat melalui skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dengan Halmahera Selatan sebagai pilot project.
“Kami ingin tambang ilegal itu masuk dalam jalur resmi. Legal, terkontrol, dan bermanfaat untuk masyarakat, bukan hanya segelintir oknum,” tegas Waris Agono.
Tak kalah mengkhawatirkan, peredaran miras di Malut disebut sebagai pemicu utama tingginya angka kriminalitas. Kapolda secara gamblang menyatakan bahwa miras menjadi biang rusaknya moral dan keamanan sosial. Untuk itu, pengawasan dan penindakan terus diperketat demi menjaga ketertiban umum.
“Nyaris semua kasus kriminal yang kami tangani, akar masalahnya adalah miras. Ini tidak bisa dibiarkan,” katanya dengan nada serius.
Sorotan juga mengarah pada rendahnya partisipasi putra-putri daerah dalam seleksi Polri. DPD RI meminta agar kuota penerimaan Polri untuk Maluku Utara diperbesar dan proses seleksi dijalankan secara adil dan transparan. Kapolda menyambut positif desakan tersebut.
“Kami siap dorong anak-anak daerah. Rekrutmen harus profesional dan bersih. Generasi Malut harus diberi kesempatan mengabdi,” ungkapnya.
Pertemuan ini menjadi cermin kolaborasi kuat antara legislatif dan kepolisian. Keduanya sepakat bahwa sinergi lintas sektor adalah jalan mutlak untuk menekan kejahatan, menata tambang, dan memberdayakan generasi muda.
“Dengan dukungan DPD RI, kami yakin langkah strategis kepolisian di daerah akan lebih kuat. Kita tidak bisa kerja sendiri,” tutup Kapolda.
Pertemuan ini tidak sekadar formalitas, melainkan sebuah pesan kuat: Negara hadir di Maluku Utara. Tidak ada ruang lagi untuk pembiaran terhadap tambang ilegal, miras, dan diskriminasi dalam rekrutmen aparat negara.
Red : Redaksi
Penulis IKI
